Makalah Menejemen Dalam Badan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyaknya kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sistem manajemen digunakan untuk melacak pendapatan biaya. Maka seorang pimpinan harus mengetahui dan menguasai pekerjaan ini agar lebih mudah dalam mengerakan orang – orang.

Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Perancis bernama Henry Fayol mengajukan gagasan lima fungsi utama manajemen: Merancang, Mengorganisasi, Memerintah, Mengoordinasi, dan Mengendalikan.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1940-an ketika Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi, yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi, sering dikenal dengan "Sains Manajemen", mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Pada tahun 1946, Peter F. Drucker sering disebut sebagai Bapak Ilmu Manajemen menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan: "Konsep Korporasi" (Concept of the Corporation).
B. PERMASALAHAN

1.      Apakah prinsip manajemen dalam badan usaha..?

2.      Apakah Fungsi manajemen dalam badan usaha..?
C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini bertujuan untuk memahami tentang ilmu manajemen dan mengetahui tentang prinsip dan fungsi manajemen dalam badan usaha.

Penulisan ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

A. Prinsip manajemen Dalam Usaha

Prinsip manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran yang merupakan sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Dalam hubunganya dengan manajemen, prinsip – prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi khusus dan situsai yang berubah. Prinsip – Prinsip umum manajemen (General Principle of managemen) terdiri dari :

1. Pembagian Kerja (Devision Of Work) Pembagian kerja harus di sesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab (Authority and Responsibility) Dilengkapi dengan wewenang melekat atau diikuti pertanggung jawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Oleh karena itu makin kecil wewenang maka makin kecil pula pertanggung jawaban dan demikian pula sebaliknya. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Apabila manager puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan bumerang.
3. Disiplin (Discipline) Merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin ini berhubungan erea dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang.
4. Kesatuan Perintah (Unity of Command) Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik.
5. Kesatuan Pengarahan (Unity of Direction) Dalam melaksanakan tugas – tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasaranya.
6. Mengutamakan Kepentingan. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Apabila memiliki kesadaran bahwa  kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada berhasil atau tidaknya kepentingan organisasi.
7. Penggajian Pegawai. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan konfensa yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja.
8. Pemusatan (Sentralization). Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan.
9. Haerkiki (Tingkatan) Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan.
10. Ketertiban. Menaati dan menghormati peraturan – peraturan yang mengatur organisasi.
11. Keadilan dan Kejujuran. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
12. Setabilitas. Kondisi karyawan harus dijaga sebaik – baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar.
13.  Prakarsa (Inisiatif) Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir sehingga menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik – baiknya.
14. Semangat Kesatuan. Mengingatkan semangat tim akan membina keselarasan dan kesatuan organisasi.

B. Fungsi Manajmen Dalam Badan Usaha

Fungsi manajemen adalah elemen – elemen dasar yang akan ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan manager dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Henry Fayol menyebutkan fungsi manajemen menjadi lima, yaitu : Merancang, Mengorganisasi, Memerintah, Mengkoordinasi, dan Mengendalikan.  Namun, pada saat ini ke lima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, Yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian.

1. Perencanaan adalah memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tugas perusahaan. Perencanaan merupakan tugas terpenting dari manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi – fungsi lainya tidak akan berjalan.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan – kegiatan kecil. Pengorganisasian mempermudah manager dalam melakukan pengawasn dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas – tugas yang telah dibagi.
3. Pengarahan (Direction) adalah pengarahan kepada pimpinan sehingga ia memberikan bimbingan, saran dan perintah kepada bawahan sesuai tugasnya masing – masing. Yang bertujuan untuk tidak lain agar tugas yang dijalankanya dapat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
4.  Penempatan (Staffing) Adalah pimpinan melakukan perekrutan, penyusunan dan penempatan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan.
5. Pengawasan (Controling) Adalah berfungsi untuk merumuskan perlunya pengawasan dengan meneliti dan mengoreksi segala sesuatu yang telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Kemampuan manajemen waktu merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi.

Umumnya organisasi berkinerja tinggi memiliki kamus kompetensi dan menerapkan hal tersebut kepada hal penting seperti :

1.      Managmen kinerja

2.      Rekruitmen dan seleksi

3.      Pendidikan dan pengembangan

4.      Promosi

Seperti yang diuraikan pada awal makalah ini, kompetensi tersebut setidaknya mancakup tiga hal yaitu :

1.      Kompetensi inti organisasi

2.      Kompetensi perilaku

3.      Kompetensi teknikal yang spesifik terhadap pekerjaan

Jadi, Kompetensi ini sudah dibakukan didalam organisasi. Maka kegiatan managmen SDM akan menjadi lebih transparan dan pemimpin organisasi dapat mudah mengetahui kompetensi apa saja yang perlu diperbaiki untuk membawa organisasi menjadi berkinerja tinggi. Sebenarnya pada kondisi tertentu seseorang harus memiliki jiwa Kepemimpinan, tetapi pada situasi yang lain dia juga harus memahami bahwa dia juga merupakan bagian dar I sebuah sistem organisasi yang lebih besar dan harus lebih diikuti.

B. Saran

Menerapkan konsep menejmen SDM berbasis kompetensi. Umumnya organisasi berkinerja tinggi memiliki kompetensi tersebut ke hal penting seperti : Manajmen kinerja, Rekruitmen dan sleksi, Pendidikan dan Pengembangan, dan promosi.

Perlunya perencangan yang seksama, Pertimbangan dan Pengambilan keputusan yang sehat, Implementasi dan Pemantauan keputusan, Peloporan, hati – hati dan kereatif serta kepedulian terhadap karyawan dan hasilnya yang didasarkan pada ketrampilan manajmen. Keterampilan ini mencakup perancangan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembuatan keputusan, pengangaran, inofan, komunikasi, refrearent pengendalian, pengenalan dan pemberian motifasi dan hubungan personal.

Cara Membuat Kabel UTP RJ45 ( Straight & Cross )

Agar dapat berbagi data dari komputer satu ke komputer yang lain maka diperlukan sebuah media penghubung. Media yang terdapat pada komputer secara umum antara lain kebel lan ( wired ) dan nirkabel ( wireless ).

Untuk menghubungkan komputer dengan menggunakan kabel UTP terdapat dua metode yaitu straight dan cross. Pemasangan secara Straight ( lurus ) adalah pemasangan jaringan komputer yang melalu HUB/switch, sedangkan pemasangan kabel UTP cross adalah pemasanga jaringan yang langsung di tujukan dari komputer ke komputer tanpa menggunakan HUB/switch. Dalam perakitan kabel UTP kita harus mempersiapkan alat dan perlengkapanya yaitu tang crimping, konektor RJ45 dan kabel UTP.

1.        Jenis lurus /straight biasa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan hub / switch hub Urutan pemasangan :

Tipe Straight Standar A

1.	Hijau Putih	Hijau Putih
2.	Hijau	Hijau
3.	Orange Putih	Orange Putih
4.	Biru	Biru
5.	Biru Putih	Biru Putih
6.	Orange	Orange
7.	Coklat Putih	Coklat Putih
8.	Coklat	Coklat

Tipe Stright Standar B

1.	Putih Kuning	Putih Kuning
2.	Kuning	Kuning
3.	Putih Hijau	Putih Hijau
4.	Biru	Biru
5.	Biru Putih	Biru Putih
6.	Hijau	Hijau
7.	Putih Coklat	Putih Coklat
8.	Coklat	Coklat

2.       Jenis silang / cross. Jenis ini dugunakan untu mengabungkan dua perangkat yang sama. Ciri cirri kabel tipe ini, salah satu ujung dipasang dengan Standar A dan ujung yang lain dipasang dengan standar B.

Kabel Silang Cross.

1.	Putih Hijau	Putih orange
2.	Hijau	Orange
3.	Putih Orange	Putih Hijau
4.	Biru	Biru
5.	Putih Biru	Putih Biru
6.	Orange	Hijau
7.	Putih Coklat	Putih Coklat
8.	Coklat	Coklat

                Setelah kita Grape kabel secara benar selanjutnya kita lakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian kita bias menggunakan alat LAN Tester. Semoga Bermanfaat....

Makalah Sistem Administrator Di Linux

Apa itu administrator….?

Sistem administrator atau sering disebut dengan system  admin adalah seseorang yang bekerja untuk memelihara dan mengoperasikan sebuah sistem komputer atau jaringan yang berjalan setiap harinya.

Tugas sistem admin…

Tugas sistem admin biasanya diisi dengan menginstal, mendukung, dan memelihara server atau sistem komputer lain, dan perencanaan untuk dan menanggapi pemadaman layanan dan masalah lainnya.

Tugas lain dari sistem admin yaitu termasuk scripting atau pemrograman ringan, manajemen proyek untuk sistem-proyek terkait.

Administrator sistem bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

• 1.      Pengguna administrasi (setup dan memelihara akun.)
• 2.      Mempertahankan system
• 3.      Pastikan peripheral bekerja dengan baik
• 4.      Cepat mengatur perbaikan untuk perangkat keras dalam kesempatan kegagalan hardware
• 5.      Memantau kinerja system
• 6.      Buat sistem file
• 7.      Menginstal perangkat lunak
• 8.      Membuat cadangan dan memulihkan kebijakan
• 9.      Monitor jaringan komunikasi
• 10.  Update sistem secepat versi baru dari perangkat lunak OS dan aplikasi keluar
• 11.  Menerapkan kebijakan untuk penggunaan sistem komputer dan jaringan
• 12.  Pengaturan kebijakan keamanan bagi pengguna. Sistem admin harus memiliki pemahaman yang kuat tentang keamanan komputer (misalnya firewall dan intrusion detection systems).

Apa keistimewaan pada akun administrator system…?

Account root telah penuh (dibatasi) akses, sehingga ia bisa melakukan apa saja dengan sistem. Misalnya, akan dapat menghapus file sistem kritis.

Banyak tugas untuk administrasi sistem dapat otomatis menggunakan script perl atau shell. Sebagai contoh:

• 1.      Buat pengguna baru
• 2.      Mengatur ulang password pengguna
• 3.      Mengunci / membuka account pengguna
• 4.      Memantau keamanan server
• 5.      Menganalisis Sistem

Menganalisis sistem biasanya dilakukan oleh seorang administrator sistem untuk mendeteksi adanya gejala-gejala yang dapat menyebabkan kerusakan atau masalah pada sistem kelak. RedHat sudah menyediakan tool-tool untuk melakukan hal itu, diantaranya adalah dua buah program tool yang sangat berguna yaitu vmstat dan top, dengan menggunakan kedua program tersebut administrator memperoleh informasi mengenai sistem seperti penggunaan CPU, memori atau proses-proses yang sedang berjalan dan dengan bantuan informasi ini administrator sistem bisa mendeteksi secara cepat apakah sistemnya mengalami gangguan atau tidak.

Cara Menjadi Administrator (Root) di Linux Ubuntu…

• 1.      Pertama, jalankan Ubuntu Software Center, dan cari lah aplikasi Konsole.
• 2.      Karna untuk menjadi root di Linux Ubuntu ini menggunakan Konsole, maka anda harus mengetikkan perintah secara manua pada terminal, ketikkan perintah : “sudo passwd” Setelah itu isikan password untuk menjadi root, proses verifikasi password akan muncul dua kali. setelah anda selesai, silahkan login ke dalam sistem operasi Linux Ubuntu dengan login root. karna root telah terbuat, anda tidak perlu logout dari account profile anda, cukup ketikkan pada console : su –l Maka konsole akan meminta anda untuk login, masukkan password yang anda telah berikan ke dalam sistem, selanjutnya anda akan mendapatkan promt berupa [root@localhost]. Jika sudah muncul berarti anda sudah menjadi admin (root), jika tidak, pastikan password yang anda masukkan adalah benar. Selama anda menjadi root di sistem operasi Linux Ubuntu ini, pastikan anda dapat menginstall aplikasi yang anda butuhkan untuk development, bermain game, multimedia, ubuntu-restric, dll.

Kesimpulan :

            Sistem administrator adalah seorang yang bekerja untuk memelihara dan mengoperasikan sebuah sistem Computer atau jaringan yang berjalan setiap harinya.

            Administrator itu seperti sebuah kepala dari seluruh bagian.

            Akun administrator itu berkuasa dalam segala hal seperti halnya kepala bagian yang bias meremove atau memasukan apapun dengan bebas.

Makalah Pendidikan Pancasila Hak Asasi Manusia "Pekerja"

ABSTRAKSI

Hak Asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, serta bersifat kodrati, yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sebagai penyandang dari hak tersebut.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

  

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara (penguasa) dan warga negara (rakyat), dan dalam hubungan antara sesama warga negara. HAM yag berisi hak-hak dasar manusia memuat standar normatif untuk mengatur hubungan pengusaha dangan rakyatnya dan hubungan rakyat dengan sesama rakyat.

Hak Asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, serta bersifat kodrati, yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sebagai penyandang dari hak tersebut. (Asykuri ibn chamim dkk, 2003).

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Dalam paasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi hak  kepada warga negara untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk memenuhinya.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (bargaining position) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terdapat hubungan yaitu tenaga kerja, pengusaha penempat tenaga kerja serta pemerintah selaku pembuat kebijakan. Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tempat asal.

B.  Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1.      Kasus pelanggaran HAM  yang sering terjadi dengan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri?

2.      Bagaimana peranan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pihak hukum melihat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri, terutama pelanggaran HAM yang menimpa TKI kita saat ini?

BAB  II

PEMBAHASAN

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan TKI di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang  banyak di antara mereka yang menetap di sana.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. Dengan dikeluarkannya PP No. 4 tahun 1970 diperkenalkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta. Dalam upaya perlindungan TKI telah dibentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI tanggal 16 April 1999 melalui Keppres No. 29 Tahun 1999. Keanggotaan Badan Kordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) terdiri dari sembilan instansi terkait lintas sektoral untuk  meningkatkan program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Untuk penyederhanaan prosedur dan mekanisme serta peningkatan pelayanan penempatan TKI telah dibentuk Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) di daerah provinsi pengirim TKI. BP2TKI tersebut berfungsi sebagai pelayanan satu atap, untuk mempermudah, mempermurah, mempercepat dan mengamankan proses penempatan TKI. Perkembangan lebih lanjut pada tahun 2004, telah terbit Undang-Undang Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 5 menyatakan bahwa: Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

1. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja indonesia di luar negeri

• Dalam primair online pada 20 November 2010 menyampaikan bahwa 5.636 TKI disiksa dan diperkosa di Saudi selama 2010.

Migrant Care menyatakan selama tahun 2010 telah tercatat sebanyak 5.636 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. “Ini yang terpantau, kemungkinan kasus lain masih ada,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (20/11). Menurutnya, persoalan kekerasan tersebut terjadi karena Indonesia belum bisa memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi TKI. Bahkan, lanjut dia, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi beberapa kali mengacuhkan laporan TKI yang disiksa oleh majikannya. Lebih lanjut, Anis menilai pemerintah Indonesia juga tidak berhasil untuk menekan pemerintah negara tujuan TKI, untuk memberikan perlindung. ”Sejak lebaran saya menerima kasus TKI yang disiksa secara serius di Arab dan melaporkan berkali-kali kepada KBRI. Tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk menangani dan mengeluarkan dari rumah itu,” ungkap dia.

·         Penyumbang kasus terbesar dalam pelanggaran HAM pekerja Indonesia di luar negeri yaitu Malaysia dan Arab seperti dijelaskan dalam world face on December 3rd, 2010

Malaysia dan Arab Saudi menjadi dua negara yang menyumbang kasus kekerasan terbanyak terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Dari sebaran kasus, paling banyak di Malaysia dan Arab Saudi karena warga negara kita paling banyak di sana,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Teene dalam konferensi pers, Jum’at 3 Desember 2010. Berdasarkan catatan kementerian tahun 2010, lanjutnya, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri ada sebanyak 3,295 juta jiwa. Sebanyak 42 persen di antaranya tinggal di Malaysia, sedangkan yang ada di Arab Saudi berjumlah 19 persen. Dari keseluruhan jumlah WNI di luar negeri, Teene belum bisa merinci secara persis jumlah TKI. Namun, dari persentase jumlah WNI di Malaysia dan Arab Saudi, disimpulkan jumlah TKI yang ada di kedua negara tersebut juga menduduki dua peringkat terbanyak.

Teene mengatakan, jumlah kasus TKI yang ditangani kementerian untuk tahun ini mencapai 4.532 kasus,. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2009 sebanyak 4.800 kasus. “Itu baru jumlah yang dilaporkan ke kantor perwakilan. Yang tidak dilaporkan cukup banyak juga,” kata dia, dari jumlah itu, yang sudah selesai ditangani mencapai 59 persen, yakni sebanyak 2.716 kasus. Sisanya masih proses dan terus berlanjut. Kasus yang menimpa TKI paling banyak berkaitan dengan pelanggaran kontrak kerja. Misalnya, gaji yang tak kunjung dibayarkan, jam kerja yang berlebihan, dan beban kerja yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja. Ada pula beberapa kasus berat, yakni kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi jumlahnya relatif tidak besar. “Tindak kekerasan sebanyak 4 persen. Sedangkan kasus pelecehan seksual 2 persen,” imbuh Teene.

2. Peran pemerintah dan penegak hukum dalam melihat pelanggaran HAM yang terjadi dengan pekerja Indonesia di luar negeri.

Dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No. 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. (DR. IUR. Adnan Buyung Nasution,2003)

Dalam UU RI No. 39 tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Salah satu upaya pemerintah yaitu yang tercantum dalam surat keputusan bersama menteri luar negeri, menteri kehakiman dan hak asasi manusia, menteri perhubungan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri agama dan menteri negara pemberdayaan perempuan, No. 33/KEP/MEN.PP/XI/2003 pasal 1 menjelaskan bahwa tim advokasi, pembelaan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri adalah tim yang dibentuk untuk memberikan bantuan konseling, pembelaan dan perlindungan kepada TKI. Dalam UU ini mengamanatkan terbentuknya suatu badan  yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dengan harapan pelayanan kepada TKI dapat dilakukan dengan sistem satu atap dan lintas instansi.

Selain itu, dalam keputusan bersama ini juga dijelaskan tentang tugas dari tim  dalam pasal 4, yaitu

1.      Memberikan perlindungan, pembelaan hak-hak dasar dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2.      Melakukan pendataan dan penelitian dokumen tenaga kerja Indonesia(bekerjasama dengan Agency).

3.      Mendata nama dan alamat majikan

4.      Melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi TKI

5.      Memberikan konsultasi dan pendampingan bagi TKI yang bermasalah

6.      Membantu penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna/majikan

7.      Memberikan bantuan penyelesaian administrasi dari dokumen TKI

8.      Mengurus penyelesaian pembayaran atas gaji TKI yang tidak dibayar

9.      Memproses penyelesaian pemenuhan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja dan harta kekayaan TKI

10.  Mengupayakan pembelaan hukum bagi TKI

11.  Mengurus penyelesaian jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan atau kematian yang dialami TKI

12.  Membantu proses pemulangan TKI

13.  Melaksanakan tugastugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan petunjuk Menteri terkait.

Tingginya kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri haruslah menjadi perhatian serius dari Pemerintah Indonesia khusunya perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan terbesar itu tenaga kerja yang bekerja di sector informal yakni Pembantu Rumah Tangga (PRT). Perlakuan tindakan kekerasan yang didapatkan oleh PRT dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh TKI tersebut selain itu juga factor ketidaksiapan TKI terhadap pekerjaan, ada juga factor mental TKi yang harus menyesuaikan  diri terhadap budaya di negara tujuan.

Namun dari kasus-kasus yang terjadi dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri peran pemerintah masih kurang karena pemerintah akan bergerak jika ada kasus besar yang di muat di media masa. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki peraturan-peraturan tentang TKI yang sangat baik namun dalam implementasinya masih kurang sehingga sangat diperlukan implementasi nyata terhadap pengolahan masalah-masalah yang terjadi dengan tenaga kerja Indonesia jangan hanya bergerak jika kasus/ masalah yang mengenai TKI sudah di muat di berbagai media masa, pemerintah harus bergerak lebih cepat dan tanggap akan masalah-masalah yang terjadi dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah dapat memulainya dengan mengharuskan kepada perusahaan-perusahan jasa penyaluran tenaga kerja Indonesia untuk terlebih dahulu memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada TKI yang hendak diberangkatkan ke luar Negeri, hal ini dimaksud agar TKI asal Indonesia bisa siap kerja di Negara tujuan bekerja, dan pemerintah juga  harus membuat Mou antara RI-negara tujuan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI yang berada di negara tujuan sehingga angka tindak kekerasan yang dialami di negara tujuan TKI dapat di perkecil.Selain itu pemerintah harus dapat bekerjasama dengan para penegak hukum dalam penanganan kasus yang terjadi dengan TKI di luar negeri.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka  penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1.        Malaysia dan Arab Saudi menjadi dua negara yang menyumbang kasus kekerasan terbanyak terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

2.      Motif utama seringnya terjadi pelanggaran HAM adalah lemahnya Undang – Undang yang berfungsi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia

3.    Peran pemerintah dalam penanganan kasus TKI di luar negeri masih kurang karena pemerintah akan bergerak jika ada kasus besar yang di muat di media masa.

4.         Solusi untuk mengurangi dan mengatasi kasus yang terjadi dengan para TKI di luar negeri terhadap pelanggaran HAM yaitu pemerintah harus mempertegas undang-undang perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri; pemerintah membuat Mou antara RI-negara tujuan TKI untuk mengurangi tindak pelanggaran HAM dan pemerintah membenahi sistem penyaluran TKI ke luar negeri.